THR Wajib Dibayar Paling Lambat H-7, Erwin : Jika Tidak Mampu Sesuai Waktu, Harus Ada Kesepakatan Dengan Pekerja 

18

Radartuba.com, TUBABA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengingatkan pihak perusahaan yang beroperasi di daerah setempat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lebaran atau H-7.

Kepala Disnakertran Tubaba Drs. Gustami, M.Si melalui Kabid Hubungan Industrial Erwin, SH, MM menegaskan, pemberian THR tersebut wajib dilakukan berdasar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Selain itu, mengacu pula kepada PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi para Pekerja.

“Karyawan atau Buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan, yakni Pekerja atau Buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih,”ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (29/4) siang.

Terkait perhitungan besaran pemberian THR, Erwin menyebutkan sebesar 1 kali gaji biasanya untuk pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih. Sedangkan bagi Pekerja yang belum 12 bulan maka perhitungan adalah lama masa kerja dibagi 12 dikali gaji satu bulan upah.”THR ini wajib diberikan oleh perusahaan paling lambat H-7 menjelang lebaran,”tegasnya.

BACA JUGA:  Sambut Hari Bhayangkara Ke-74, Polres Tuba Serahkan Puluhan Kantong Darah Ke PMI

Untuk memastikannya, lanjut Erwin, Disnakertrans Tubaba telah membentuk Pos Komando (Posko) Pelaksanaan Pemberian THR. Posko ini guna memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pembayaran THR 2021 bagi para pekerja.” Posko berada di Kantor Disnakertrans atau bisa pula menghubungi call center di 085269717750 atau 082175292517,”tandasnya.

Menurutnya, jika ada masalah dalam pemberian THR maka pekerja dapat mengadukan ke Posko tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti ke Pemerintah Provinsi dan Pusat, sebab perusahaan dapat dikenakan sanksi jika melanggar atau tidak melaksanakan kewajibannya itu.”Namun, jika memang kondisi Perusahaan mengalami kondisi yang sulit dan keuangan tidak memadai, maka wajib perusahaan memberitahu kepada pekerja dan membentuk kesepakatan bagaimana pola pembayaran THR 2021 tanpa menghilangkan hak dari pekerja itu sendiri,” ulasnya.

Selain itu, harus ada kesepakatan tertulis yang paling lambat Pembayaran THR tetap pada tahun 2021 serta memberikan bukti bahwa benar perusahaan mengalami kondisi keuangan yang sedang sulit.”Setelah itu, maka perusahaan juga harus melakukan laporan ke kita terkait kesepakatan dengan pekerjanya, dan paling lambat laporan 7 hari sebelum lebaran atau H-7,” pungkasnya. (ded)