Perampingan Birokrasi, Struktural akan Dikembalikan ke Fungsional

176
Ilustrasi

Radartuba.com, MESUJI – Wacana untuk perampingan birokrasi  atau penghapusan Eselon III dan IV yang ada didaerah nampaknya tidak bisa dielakkan lagi, dan akan segera diterapkan di seluruh Provinsi kota/Kabupaten di Indonesia termasuk di Kabupaten Mesuji.

Pasalnya Kementrian dalam negeri menargetkan seluruh daerah kabupaten/kota dan provinsi sudah menyampaikan hasil identifikasi dan penataan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di wilayahnya masing – masing pada akhir April 2021.

Terkait Isu adanya perampingan birokrasi tersebut dibenarkan Kepala Bagian (Kabag)  Organisasi sekretariat daerah Kabupaten Mesuji, Herpransyah saat di temui diruang kerjanya di lantai II Sekretariat daerah Kabupaten Mesuji Wiralaga Mulya Mesuji, Senin (30/3).

“Ya benar dan kita saat ini sedang mempersiapkan untuk identifikasi dan pemetaan di masing-masing OPD, agar saat waktunya diminta oleh kemetrian dalam negeri kita sudah siap dan tidak kelabakan,” jelasnya.

Herpransyah menjelaskan bahwa pihaknya mulai April ini akan segera melaksanakan identifikasi dan pemetaan Dinas atau Badan/Bagian mana-mana saja jabatan administrasi yang akan dialihkan jabatan Fungsional dan targetnya akhir April selesai.

“Waktunya cepat dan pemberian persetujuan hasil identifikasi jabatan administrasi yang akan dialihkan ke jabatan Fungsional oleh kementrian dalam negri pada minggu ke 2 bulan Juni 2021,” imbuhnya.

Dia juga menambahkan bahwa ada unit kerja yang akan disederhanakan atau dialihkan ke dungsional misalnya unit kerja yang melaksanakn tugas dan fungsi dengan ruang lingkup seperti analisis dan penyiapan kebijakan dan beberapa kreteria lainnya.Namun ada juga unit kerja yang dipertahakan artinya tetap dan tidak dirubah.

BACA JUGA:  Pejabat Tubaba Jalani Rapid Test Covid-19, Majril : Alhamdulillah, Hasilnya Negatif

“Selain ada yang dikembalikan ke Fungsional  ada juga jabatan yang tetap artinya seperti camat tidak berubah karena dia kepala satuan kerja yang memiliki wilayah,dan kepala teknis yang mandiri atau kepala unit pengadaan barang dan jasa itu tidak dirubah,” terangnya.

Dilansir dari Kominfo, bahwa perampingan tersebut dilakukan pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah, termasuk penghematan anggaran.Menurut Presiden Jokowi semakin ramping sebuah organisasi maka semakin bisa dikendalikan anggarannya.

“Semakin ramping organisasi, cost-nya juga semakin kita kendalikan anggaran biaya. Kita lihat kalau kita kembalikan ke kementerian, ke dirjen, ke direktorat, kenapa harus pakai badan-badan itu lagi? Atau komisi-komisi itu lagi?” ungkapnya.

Alasan lainnya adalah agar organisasi tersebut bisa bergerak semakin lincah. Menurut Presiden, jika organisasi diibaratkan sebuah kapal, maka semakin ramping sebuah kapal, semakin cepat juga geraknya. Kecepatan itulah yang diyakini Presiden akan menjadi kunci dalam persaingan antarnegara.

“Bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat, bukan negara gede mengalahkan negara kecil, itu kita yakini,” tandasnya.(mis)