Akhirnya Disepakati, Pembangunan 36 Rumah Relokasi TPI Dilaksanakan Tahun Ini

143

Radartuba.com, MESUJI-Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) bersama Ketua DPRD dan anggota  Komisi III DPRD Kabupaten Mesuji serta masyarakat sepakati pembangunan 36 rumah layak huni untuk ukuran bangunan seluas 6X8 meter, dengan anggaran sebesar Rp. 32 juta.

Pembangunan untuk relokasi yang terdampak rencana pembangunan kolam labuh guna menopang adanya  Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada didesa Sidang Muara Jaya Kecamatan Rawajitu utara (RjU) Kabupaten Mesuji tersebut dianggarkan di anggaran APBD-P atas usulan Bupati Mesuji yang disetujui oleh DPRD mengingat ini untuk masyarakat yang terdampak relokasi.

Dihadapan masyarakat ketua dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mesuji saat cek lokasi tempat rencana pembangunan rumah relokasi yang dianggarkan dari APBD-Perubahan Kabupaten Mesuji, Kadis Perkim, Murni SP.MH  menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan rumah relokasi untuk masyarakat yang terdampak pembangunan kolam labuh TPI.

“Anggarannya sudah siap dan jika masyarakat siap dan mau bisa dibangun tahun ini juga, namun karena kondisi tanah gambut dan masih labil kami minta masyarakat mau bekerja sama untuk membantu rumahnya yang akan dibangun dengan bergotong royong,” jelas Murni, Selasa (22/9).

Sebelumnya Kepala Dinas Perkim pada saat kunjungan kerja tgl 27 agustus 2020 lalu  ke desa Sidang Muara Jaya mengatakan kalau desa harus menyiapkan lahan sampai 1 oktober 2020 terkait rencana pembangunan rumah relokasi dampak pembangunan TPI, dan sebagai upaya percepatan dan persiapan pelaksanaan, kembali dinas perkim di pimpin langsung kadis Perkim  Murni, didampingi sekretaris dinas Perkim Sugih Wibowo, ST.MT  dan Kepala Bidang Perumahan Andre Alrendra, SP melihat progres persiapan lokasi relokasi perumahan yang terdampak rencana pembangunan kolam labuh TPI.

Dalam kunjungan yang dilakukan oleh rombongan Perkim dan ketua Dprd dan anggota komisi tiga  tersebut tim dari dinas dan anggota Dprd  disambut langsung oleh camat Rawajitu Utara dan dihadirkan  masyarakat calon penerima bantuan pada kesempatan itu tim mempertanyakan ke kades progres yang telah dicapai.

BACA JUGA:  Meski Ditolak Warga, Taman Kehati Tetap akan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Dalam kesempatan tersebut tim dinas perkim menyarankan perlu adanya penimbunan tanah merah agar permukaan lokasi lebih tinggi dari permukaan air minimal 50 cm.

“Ini bukan tanpa alasan karena di desa sidang muara jaya sering terjadi banjir  yang menggenangi pemukiman dan jalan disekitar pemukiman tersebut ,secara teknis permukaan tanah/lokasi belum siap untuk dibangun. kalaupun masyarakat  memaksakan untuk tetap dibangun kami minta dituangkan dalam berita acara, supaya kami ada dasar bahwa betul betul ini keinginan masyarakat Sidang Muara Jaya,” pinta Kadis Perkim kepada masyarakat.

Sekretaris Dinas Perkim, Sugih menyatakan kepada media bahwa secara anggaran dalam APBD sudah teranggarkan sampai akhir tahun anggaran 2020. “Ya dianggarkan perubahan ini, dana sudah siap namun jika desa belum siap dengan lokasinya anggaran itu bisa disilvakan dan dilaksanakan tahun depan, tapi jika masyarakat siap kita juga sudah anggarkan,”imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang (Kabid) perumahan, Andre juga memberikan arahan teknis bahwa jika memang nanti dipaksakan dibangun perumahan tersebut akan ada resiko yang dihadapi maka pihaknya kembalikan ke masyarakat apakah mereka siap merealisasikan dengan semua resiko yang akan terjadi kedepan.

“Tentunya seperti yang disampaikan Kadis bahwa mereka penerima bantuan harus membuat pernyataan karena ini sudah menjadi kemauan masyrakat harus tahun ini dibangun dan kami selaku bidang teknis akan realisasikan apa yang menjadi keinginan masyrakat,” katanya.

Sementara itu kepala desa Sidang muara jaya Benuang Alotopa mengatakan lahannya sudah siap dan saat ini sedang proses pemerataan tanah dan dengan waktu yang diberikan waktu sampai tanggal 1 oktober maka pihaknya mengaku siap dan masyrakat sudah menanti bantuan rumah tersebut.

” Tahun ini juga harus di realisasikan agar warga kami yang terdampak relokasi bisa segera menempati rumah yang baru dan tahun depan Kolam labuh seluas 1 Hektar bisa dilaksanakan pembangunannya agar TPI yang sudah ada bisa segera difungsikan segera,”tandasnya. (mis)