Bustami Ingatkan Pemda Mesuji untuk Melibatkan DPD Saat Ajukan Usulan Kepada Pusat

67
Anggota DPD RI Bustami Zainudin saat kunker di Pemkab Mesuji. Foto Rangga

Radartuba.com, MESUJI -Bustami Zainudin, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung imbau Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk melibatkan DPD-RI sebagai penghubung dan peran mengawal usulan yang akan diajukan kepada pemerintah pusat.

Hal tersebut diungkapkan mantan Bupati Way kanan dan anggota DPD RI saat melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses pada masa sidang IV yang digelar di Aula Gedung Bupati Mesuji, Selasa (4/8).

Bustami menginginkan, agar setiap surat yang akan ditujukan kepada pemerintah pusat hendaknya ditembuskan juga kepada DPD-RI dan DPR-RI Dapil Lampung. Hal tersebut merupakan upaya mempercepat proses segala bentuk usulan daerah.

“Wakil dari Provinsi Lampung di Senayan itu ada 24 Orang, 20 orang di DPR-RI, 4 orang di DPD-RI, di DPD-RI kebetulan saya berada di Komite II membidangi 12 Kementerian, jadi saya mengimbau setiap usulan yang akan ditujukan kepada Pemerintah Pusat agar juga ditembuskan kepada kami,” jelas Bustami.

BACA JUGA:  Penggalangan Dana Firly dan Hariyanto Terkumpul 24 Juta

Reses tersebut juga ditujukan untuk mendengar aspirasi dari Pemerintah Daerah terkait usulan Musrenbang sebelum pembahasan secara Nasional.

“Kita lakukan Kunker Reses pada masa sidang IV tahun 2020 ini juga dimaksudkan untuk mendengar aspirasi Pemerintah Daerah terkait usulan yang disepakati mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi, tujuannya sebelum dibahas ditingkat Nasional kami dapat mengawal pengajuan dari Daerah,” tambahnya.

Berdasarkan yang disampaikan oleh Bustami, Bupati Mesuji, Hi. Saply TH mengamini. Kedepannya akan melaksanakan arahan tersebut dengan menembuskan kepada DPR-RI dan DPD-RI untuk  setiap aspirasi dan usulan yang akan diajukan Kabupaten Mesuji.

“Sebelumnya kami berterimakasih atas kunjungan Bapak Bustami ke Kabupaten Mesuji, kedepannya kami akan laksanakan hal tersebut, untuk menembuskan ke DPR-RI dan DPD-RI untuk setiap aspirasi dan usulan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat,” ungkap Saply.(ngga/mis)