Bupati Mesuji Tanggapi Penolakan Raperda KLA Dari Fraksi PDIP

61

Radartuba.com, MESUJI-Bupati Mesuji Saply TH berikan tanggapan terkait keberatan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Layak Anak (KLA).

Tanggap tersebut disampaikan pada rapat paripurna penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi atas 7 Rancangan perda kabupaten Mesuji tahun 2020 yang digelar di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mesuji,Selasa (10/3).

Menanggapi keberatan Fraksi PDI-P, atas proses pengusulan raperda KLA yang tidak mengacu kepada Undang-undang (UU) nomor 12 tahun 2011 yaitu tidak melalui Program Perencanaan Peraturan Daerah (Propemperda).

Bupati Mesuji, Saply TH menyampaikan, Raperda tersebut bisa diusulkan meski tidak masuk dalam Propemperda, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 16 junto Pasal 17 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, pemerintah daerah maupun DPRD diperbolehkan untuk mengajukan Raperda di luar Propemperda yang disepakati dengan tingkat urgensi tertentu dari Raperda tersebut,” jelas Saply pada sidang paripurna tersebut.

Ia mengungkapkan, kabupaten Mesuji saat ini sedang giat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

BACA JUGA:  Berdasarkan Data, Mesuji Masih Aman Dari Corona

“Di samping itu, pemerintah pusat mengagendakan penilaian terhadap seluruh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pemenuhan dan perlindungan atas hak anak. Maka dari itu, untuk menyukseskan agenda nasional tersebut, Pemkab Mesuji mengajukan Raperda tentang Kabupaten Layak Anak,” tambahnya.

Ia mengajak, DPRD kabupaten Mesuji dapat memberi sumbangsih serta gagasan terkait suksesnya Kabupaten Mesuji Layak Anak.

“Pemerintah Daerah berharap agar kiranya rekan-rekan DPRD dapat memberi sumbang pikiran dan gagasan untuk menyukseskan Kabupaten Mesuji sebagai Kabupaten Layak Anak pada tahun ini,” pungkasnya.

Adapun ketujuh Raperda yang disampaikan, antara lain:

1. Raperda tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa;

2. Raperda tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

3. Raperda tentang Kabupaten Layak Anak;

4. Raperda tentang Izin Reklame;

5. Raperda tentang Izin Trayek;

6. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mesuji pada PT Bank Lampung; dan

7. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.(ngga/mis)