RPIK Masuk Propemperda 2020, Bagian Hukum : Penyusunan Perlu Kajian Mendalam

31

Radartuba.com, TUBABA– Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) merupakan salah satu Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun 2020, bersama dengan 5 (lima) raperda lainnya.

Pengajuan raperda tersebut tentu sebagai langkah awal upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum guna meningkatkan produktivitas dan penguatan produk industri daerah, serta diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri di daerah setempat.

Terkait dengan penyusunan Raperda tentang RPIK tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Tubaba mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemrakarsa Raperda RPIK agar dalam penyusunannya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).

“Mengapa demikian, karena RPIK dapat dipergunakan selama 20 tahun, meskipun setiap 5 tahun dapat ditinjau kembali. Jadi, harus benar-benar dilakukan pengkajian mendalam,”ungkap Budi Sugiyanto, SH, Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setdakab Tubaba saat berbincang-bincang dengan radartuba.com di ruang kerjanya, Rabu (18/12) siang.

BACA JUGA:  Gawat..!!!Harga Gabah di Tubaba Menyentuh Rp3.700

Menurutnya, beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan dalam RPIK yakni harus dapat memberikan kepastian lokasi industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta harus mensinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri, dasar, penunjang, serta sarana penunjang untuk kawasan industri.”Artinya, dalam penyusunannya nanti harus dilakukan kajian yang mendalam dengan melibatkan akademisi, OPD terkait, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya,”tukasnya. (ded)