UMK Tubaba Tunggu SK Gubernur

48

Radartuba.com, TUBABA- Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun 2020 mendatang diusulkan sebesar Rp2.472.144,09,-. Besaran usulan UMK ini ditetapkan dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Tubaba pada 6 November lalu yang melibatkan beberapa unsur, diantaranya dari unsur Pemkab Tubaba, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kabupaten setempat, serta dari unsur Pakar dan Perguruan Tinggi (akademisi).

Menindaklanjuti hasil sidang pleno tersebut, Pemkab Tubaba melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) setempat telah menyampaikan Permohonan Penetapan UMK Tubaba tahun 2020 tersebut kepada Gubernur Lampung.”Terkait permohonan itu, Bupati sudah mengeluarkan surat Nomor : 090/666/I.07/II.13/TBB/2019, tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani langsung Pak Bupati Umar Ahmad. Surat ini sudah kita sampaikan ke Gubernur,”ungkap Hasan Badri, SH, Kepala Disnakertran Kabupaten Tubaba, melalui Kasi Pengupahan, Kelembagaan dan Kesejahteraan Pekerja Hendra N, S.Sos saat ditemui radartuba.com di ruang kerjanya, Kamis (12/12).

Menurutnya, sidang pleno DPK Tubaba hanya menetapkan besaran usulan UMK, sedangkan nilai UMK yang wajib dipatuhi oleh semua pihak nantinya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung.”DPK dalam hal ini hanya melakukan penghitungan sesuai dengan rumusan atau formula penghitungan upah minimum yang sudah ditetapkan dalam PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Sedangkan penetapannya tetap menjadi kewenangan Gubernur,”terangnya.

Namun, lanjutnya, jika melihat usulan UMK tahun 2019 yang diusulkan DPK pada akhir 2018 lalu, nilai UMK Tubaba yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung sesuai dengan besaran hasil penghitungan formula yang ditetapkan.”Seperti usulan UMK 2019, usulan nilai UMK 2020 juga tidak ada pembulatan. Yang jelas, dengan adanya penghitungan menggunakan formula tersebut, tidak ada tawar-menawar lagi mengenai besaran UMK, karena penghitungannya sudah menggunakan rumus baku yang diatur dalam PP tersebut. Tapi untuk lebih jelas kepastiannya kita menunggu SK Gubernur yang sampai saat ini memang belum kita terima,”tukasnya.

BACA JUGA:  Camat Himbau Masyarakat Jaga Kebersihan Lingkungan

Diketahui, dalam rumus atau formula penghitungan Upah Minimum tersebut, ada 3 (tiga) indikator yang digunakan yakni Upah Minimum Tahun Berjalan (UMt), Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan (Inflasit), dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup Periode Kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan Periode Kwartal I dan II tahun berjalan (^PDBt). Rumus bakunya adalah UMn (Upah Minimum) = UMt +{UMt x (Inflasit +%^PDBt)}.

Sementara itu, dalam surat resmi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Nomor: B-M/308/HI.01.00/X/2019 tanggal tanggal 15 Oktober 2019 perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia, diketahui bahwa Inflasi nasional tahun 2019 adalah sebesar 3,39 %, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) tahun ini sebesar 5,12 %.

Dengan demikian, kenaikan UMP dan/atau UMK tahun 2020 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,51%. Berdasarkan hasil penghitungan yang diusulkan tersebut, UMK Tubaba tahun 2020 akan mengalami kenaikan Rp193.880,25,-, mengingat UMK Tubaba tahun 2019 yang ditetapkan melalui SK Gubernur Lampung Nomor : G/554/V.07/HK/2018, tanggal 21 November 2018 tentang Penetapan UMK Tubaba Tahun 2019, adalah sebesar Rp2.278.263,84,-.(ded)