Bupati Umar Ahmad Terima Penghargaan Pencapaian Opini WTP Dari Menteri Keuangan RI

18

Radartuba.com, TUBABA– Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Hi. Umar Ahmad, SP menerima penghargaan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari Menteri Keuangan RI. Penghargaan tersebut diserahkan melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Sofandi Arifin, di Ruang Rapat Bupati, Selasa (26/11).

Dalam sambutannya, Bupati Umar Ahmad menyampaikan bahwa Opini WTP sebenarnya bukanlah sebuah prestasi, namun memang merupakan kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara baik dan benar, akuntabel, serta patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Meski Pemkab Tubaba telah 8 (delapan) kali mendapatkan predikat WTP secara berturut-turut sejak tahun 2011, namun kami tetap yakin bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dan diperbaiki, sehingga dengan segala kerendahan hati, kami pun senantiasa mengharapkan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah dari berbagai instansi terkait, seperti BPKP, BPK, jajaran Kementerian Keuangan, dan pihak terkait lainnya,”harapnya.

Untuk diketahui, kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berupa opini WTP diberikan kepada kabupaten Tubaba setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah sebuah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

BACA JUGA:  Rakor dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Tulang Bawang

Kemudian, Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Artinya, opini WTP diberikan oleh BPK terhadap LKPD Kabupaten Tubaba dengan telah memperhatikan 3 hal pokok. Pertama, Laporan Keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kedua, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik, dan ketiga adalah Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tiga hal pokok tersebut, LKPD Kabupaten Tubaba tahun 2018 disajikan dengan didukung oleh bukti-bukti audit yang cukup, tidak terdapat kesalahan yang cukup berarti, pengelolaan atas cash flow dikendalikan dengan baik, dan pengelolaan aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, LKPD yang disajikan diyakini oleh auditor BPK bebas dari kesalahan atau kekeliruan yang material. (rls/ded)