Peringatan HKN Ke-55, Menkes RI Sampaikan 4 Isu Kesehatan

12

Radartuba.com, TUBABA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 Tahun 2019 di Lapangan Upacara Kantor Pemda Tubaba, Senin (11/11) pagi. Agenda utama dalam upacara tersebut adalah mendengarkan Sambutan Menteri Kesehatan RI. Kemudian diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama Eco Office Pemkab Tubaba Bersama Jajaran OPD se-Tubaba. Diketahui, Pemkab Tubaba saat ini tengah gencar menggalakkan Gerakan Mengurangi Sampah Plastik. Bahkan sebagai bentuk aksi nyata gerakan tersebut, di kantor-kantor OPD di Lingkungan Pemkab Tubaba tidak diperbolehkan menyiapkan air minum kemasan, melainkan membawa botol minum atau tumbler.

Berdasarkan pantauan, Upacara Peringatan HKN tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2019. Dalam salinan sambutan yang dibacakan oleh Sekdakab Tubaba Herwan Sahri, SH, M.AP, Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menyampaikan bahwa, bahwa presiden mengamanatkan perhatian pemerintah dalam kurun lima tahun mendatang diprioritaskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia. Terkait hal itu, ada dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan dalam rangka membangun SDM yang berkualitas, yaitu Stunting  dan Jaminan Kesehatan Nasional. Di satu sisi, ada dua isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri.”Hal-hal tersebut akan menjadi fokus perhatian kita bersama untuk dapat segera diupayakan solusinya,”ujarnya.

Namun disamping itu, lanjutnya, berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk pembangunan SDM telah diraih dari kinerja kabinet lalu yang ditandai dengan adanya peningkatan “Indeks Pembangunan Manusia” Indonesia setiap tahun, dimana salah satu parameter yang diukur adalah “Usia Harapan Hidup”.”Isu-isu strategis telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan, antara lain dengan menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan imunisasi serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka TB.  Terima kasih, dalam kurun waktu 5 tahun angka Stunting telah berhasil diturunkan hampir 10 %,”ulasnya.

Kemudian, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah dilaksanakan sepenuhnya. Walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini, namun menurutnya peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti bahwa JKN sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. “Untuk itu, mari kita cari solusi bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi saat ini dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih adil dan merata,”terangnya.

Menteri Kesehatan juga menyampaikan bahwa pada lima tahun masa tugas Kabinet Indonesia Kerja 2015-2019, pembangunan kesehatan telah memperjuangkan tiga pilar yaitu “paradigma sehat”, “penguatan akses pelayanan kesehatan”, dan “penyediaan biaya Jaminan Kesehatan Nasional” yang mengusung kegiatan promotif dan preventif, melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan, seperti Germas atau “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”, PIS-PK atau “Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga” dan NS atau “Nusantara Sehat”.

BACA JUGA:  Empat Sekolah Jadi Pilot Project Tubaba Mini Camp

“Kita patut berbangga bahwa pembangunan kesehatan dalam lima tahun terakhir ini kian dirasakan manfaatnya. Namun, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang masih ada dalam proses pembangunan kesehatan di tanah air. Kita masih dihadapkan pada kompleksitas masalah Stunting, JKN, serta penyediaan pelayanan kesehatan dasar. Betapapun pemerintah sudah senantiasa responsif dalam memecahkan masalah-masalah tersebut selaras dengan tuntutan masyarakat, kita juga masih dihadapkan pada kesulitan menyediakan obat dan alat kesehatan produk lokal yang murah dan berkualitas,”ungkapnya.

Dalam pelaksanaan tata kelolanya, Terawan Agus Putranto meminta pembangunan kesehatan di daerah serta pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan dan dikelola secara baik benar dan bertanggung jawab, akuntabel, transparan serta dengan sistem monitoring evaluasi yang ketat. Hal ini mengingat, dalam perspektif saat ini pembangunan kesehatan menekankan dua penguatan, yaitu optimalisasi inovasi layanan kesehatan dan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan. 

Optimalisasi inovasi layanan kesehatan dimaksudkan untuk mengefisiensikan tindakan-tindakan yang mahal dengan mengoptimalkan inovasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat dan alat kesehatan produk lokal dalam negeri tanpa mengurangi kualitas dan mutu. Sementara harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan terkait konektivitas antar kementerian dan lembaga, lintas sektor maupun unit-unit kerja lintas program terkait lebih ditingkatkan, agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga fokus pada pemecahan masalah kesehatan. 

“Tentu, semua itu membutuhkan dedikasi dan profesionalitas kinerja segenap pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan di tingkat pusat dan daerah. Marilah kita konsentrasikan segenap potensi kekuatan dan kebersamaan kita untuk menitikberatkan pembangunan generasi sehat yang dilandasi tekad untuk memajukan bangsa. Untuk itu saya berharap kita dapat bekerjasama dengan baik dalam melakukan upaya-upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku sesuai amanat Presiden, khususnya dalam mengentaskan stunting dan memperbaiki layanan kesehatan serta membenahi tata kelola BPJS Kesehatan serta penyediaan obat dan alat kesehatan lokal yang murah berkualitas,”pungkasnya. (ded)