Investasi Industri Pabrik Gula Di Mesuji Segera Terwujud

29

Radartuba.com, MESUJI–Tidak lama lagi Kabupaten Mesuji tepatnya di desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang akan dibangun pabrik pengelohan tebu menjadi gula.Saat ini proses ganti rugi lahan sudah hampir selesai dan tinggal menunggu pembangunan pabriknya.
Menurut Kepala desa Gedung Boga Joko Mulyono bahwa lokasi pabrik tersebut seluas kurang lebih 40-43 HA yang berasal dari ganti rugi lahan milik warga setempat yang proses ganti ruginya lahannya sudah mencapai 90 persen.
“Untuk proses ganti rugi lahan sudah 90 persen kendala yang 10 persen belum selesai lantaran pemilik lahannya saat ini berada di Pekan baru atas nama pemilik lahan yaitu Giyanto,Namun setelah proses ganti rugi lahan selesai proses pembangunnanya akan segera dilaksanakan,”jelas Joko kepada Radar Tuba dikantor dinas PMD selasa (10/9).
Joko menambahkan Investasi industri pabrik gula d Mesuji tidak lama lagi akan segera terwujud.
Karena menurutnya proses ganti rugi lahan tersebut sampai hari ini tidak ada kendala maupun gejolak, dan semua berjalan lancar karena masyarakat juga mengharapkan jika pabrik tersebut bisa dibangun dan produksi akan mampu menyerap tenaga kerja.
“Kalau untuk 1 HA lahan diganti rugi oleh perusahaan sebesar Rp.175.000.000,00 memang tidak sebesar ganti rugi jalan tol tetapi masyrakat sepakat dengan harapan kedepan pabrik tersebut bisa menyerap tenaga kerja,” ungkapnya.
Sedangkan ketika ditanya terkait untuk bahan bakunya kedepan akan didapat dari mana,Joko belum mengetahui secara persis tapj yang jelas menurutnya kemungkinan akan bermitra dengan masyrakat dan menerima tebu dari perkebunan milik BW group yang tersebar di provinsi Lampung ini.
“Harapan kita kedepan Pabrik tersebut mampu menyerap tenaga kerja dari wilayah desa kita karena lokasinya ada di desa kita,” harapnya.
Sementara itu terkait rencana pembangunan Pabrik tersebut Hanung Nugroho Kepala dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu melalui kepala Bidang (Kabid) Perizinan Putrawan SH menjelaskan bahwa sesuai dengan PP 24/2018 tentang perizinan terintegrasi secara elektronik urutan perizinan di mulai dari izin lokasi, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan dan kewenangan ada di satu pintu Kabupaten sedangkan izin Industrinya dari Provinsi.
“Adapun izin lokasi sudah efektif berlaku setelah rekomteknis BPN terbit.
Dan pemohon akan segera lanjut ke pemenuhan komitmen berikutnya berupa izin lingkungan Sesuai dan mengacu ke Permen LH nomor 5 tahun 2012,”pungkasnya.(mis)