Antisipasi TKA Ilegal, Perusahaan Dihimbau Lapor

28

Radartuba.com, TUBABA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpol) setempat menghimbau seluruh perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) atau Warga Negara Asing (WNA) di Tubaba melaporkan secara rutin keberadaan TKA tersebut. Hal ini untuk memudahkan Pemkab Tubaba dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap TKA tersebut selama beraktivitas di daerah setempat.

Kepala Badan Kesbangpol Tubaba, A. Marwazi, SE, MH mengatakan, sejak terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (Tim-Pora) Kabupaten Tubaba pada tahun 2016 lalu, pihaknya sama sekali belum pernah menerima laporan dari pihak perusahaan terkait keberadaan TKA.”Kami yakin pasti ada perusahaan yang mempekerjakan TKA di Tubaba. Untuk itu, kami berencana akan menyurati seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tubaba,”ungkapnya saat berbincang-bincang dengan radartuba.com, Kamis (29/8).

Menurutnya, laporan dari pihak perusahaan sangat penting agar perkembangan dan keberadaan TKA dapat terpantau maksimal, sehingga Pemkab Tubaba selalu memiliki data terbaru terkait posisi dan kondisi TKA selama berada di daerah setempat.”Yang jelas, dalam hal ini kami berharap ada kesadaran dari pihak perusahaan. Paling tidak dengan laporan itu kita bisa tahu dan punya data siapa saja TKA yang masih beraktivitas di Tubaba, siapa saja yang sudah pulang ke negara asalnya, termasuk siapa saja yang memperpanjang kontrak kerja,”ulasnya.

BACA JUGA:  Selain Sosialisasi, Balam Jaya Juga Lakukan Penyemprotan Desinfektan Cegah Corona

Pihaknya mendorong agar pihak perusahaan yang belum pernah melaporkan keberadaan TKA di perusahaannya, segera melaporkannya secara rutin dan berkala. Bahkan kedepan pihaknya akan berupaya mengoptimalkan pengawasan orang asing khususnya TKA.”Artinya, selain lapor ke Imigrasi, perusahaan juga wajib laporan ke Pemkab Tubaba. Sampai saat ini memang belum terpantau adanya TKA ilegal, tapi untuk memastikannya mulai tahun 2020 kita akan melakukan pengawasan secara langsung guna mengantisipasi itu,”ujarnya.

Tidak hanya terkait TKA, termasuk keberadaan WNA yang tinggal di Tubaba juga masuk dalam pengawasan Badan Kesbangpol dan Tim-Pora, meskipun diakui Marwazi bahwa pihaknya belum pernah melakukan pengawasan secara langsung terhadap keberadaan WNA melainkan hanya rutin berkoordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk camat dan pemerintahan tiyuh.

“Kita rutin menyurati camat, dan dua bulan sekali kita juga berkoordinasi dengan mereka. Tapi perlu diketahui juga bahwa pengawasan terhadap TKA dan WNA adalah tanggung jawab seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Artinya, kami juga berharap ada peran aktif masyarakat dalam membantu mengawasi keberadaan WNA di daerah ini termasuk gerak-geriknya. Paling tidak segera melapor ke aparat setempat kalau ada WNA masuk di daerahnya agar dapat segera diketahui tujuannya termasuk legalitas diri dari WNA tersebut,”pungkasnya. (ded)