DPRD Tuba Gelar Paripurna Bahas Raperda APBD TA 2020

14

Radartuba.com, Tulang Bawang – DPRD Tulangbawang menggelar Paripurna membahas tentang Raperda APBD Tahun 2020, yang diselenggarakan di gedung dewan perwakilan rakyat jalan lintas timur, Jum’at (2/8)

Kehadiran anggota dewan dalam paripurna kali ini, dari 45 anggota dewan hadir dalam paripurna kali ini 42 anggota dewan dan 3 anggota dewan tidak hadir dikarenakan izin.

Paripurna yang dipimpin ketua DPRD Tuba Sopi’i mengatakan, Pertanggung jawaban panitia khusus dalam melaksanakan tugas maupun meneliti dan membahas Raperda, sebagai bahan pertimbangan bagi DPRD Kabupaten Tulangbawang dalam menentukan sikap dan mengambil Keputusan yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Dengan memperhatikan hasil – hasil pembahasan pansus baik hasil pembahasan dilingkup internal maupun bersama OPD, Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulangbawang agar Raperda tentang: Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Sampah, Jaminan Kelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Kawasan Tanpa Rokok. diterima dan disetujui untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang,” ungkapnya saat paripurna.

Dari seluruh rangkaian Pembahasan yang dilakukan baik tingkat Internal Pansus, rapat kerja dengan OPD, konsultasi ke Menteri Dalam Negeri dan hasil fasilitasi Gubernur atas Raperda melalui Surat Gubernur Lampung Nomor 188.342/1554/02/2019 tanggal 30 Juli 2019 hal Fasilitasi Raperda Kabupaten Tulangbawang dapat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1.Raperda Kesiap siagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
diubah judulnya menjadi penanggulangan bencana mengingat materi raperda secara keseluruhan mengatur tentang penanggulangan bencana dan pasal-pasalnya disesuaikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

  1. Raperda tentang Bank Sampah
    diubah judulnya menjadi pengelolaan sampah dan pasal-pasal didalamnya disesuaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
  2. Raperda Jaminan Kelestarian Lingkungan Hidup berkelanjutan, pada prinsipnya materi yang diatur telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun untuk teknis penulisannya harus disesuaikan dengan ketentuan UU nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah
  3. Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Materi raperda disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
BACA JUGA:  Sukses Tekan Kemiskinan, Pemkab Mesuji Raih Penghargaan Lampung Sejahtera

Setelah dilakukan fasilitasi dari Gubernur Lampung melalui Biro Hukum, perubahan redaksional(judul) terhadap 4 raperda dilakukan pula beberapa penyempurnaan materi pasal demi pasal.(mad)