DPRD Tuba Gelar Paripurna Pengesahan RKUA dan PPAS TA. 2020

46

Radartuba.com, Tulang Bawang – DPRD Tulangbawang menggelar paripurna Pembicaraa tingkat I atas Raperda kabupaten Tulangbawang tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang dilaksanakan di gedung dewan perwakilan rakyat daerah jalan lintas timur, Rabu(24/7)
Sekertaris DPRD Tulangbawang Badrudin menyampaikan kehadiran anggota dewan dalam paripurna, dari 45 anggota dewan yang ada hadir 33 anggota dewan dan 12 anggota dewan tidak hadir, melihat dari jumlah anggota dewan yang hadir maka paripurna kali ini di nyatakan korum.
Juru bicara penyampaian laporan Paripurna Teguh Jayadi dari partai PKS mengatakan, Sebagai pertangungjawaban badan anggaran DPRD Kabupaten Tulangbawang dalam melaksanakan tugasnya untuk membahas secara komprehensip bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah terhadap RKUA dan PPAS TA 2020.
Setelah melakukan pembahasan ditingkat Internal badan anggaran maupun pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah KabupatenTulangbawang menyampaikan beberapa hal.
1.Dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tulangbawang harus cermat memperhatikan dan memperhitungkan kondisi Makro saat ini.Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBD. Pertama, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulangbawang diproyeksikan berada pada angka 5,4 s/d 5,6 %. Kedua, inflasi Kabupaten Tulangbawang diproyeksikan sebesar 3,0 s/d 4,0 % dan Ketiga, Struktur Ekonomi,Bidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan diproyeksikan sebesar 36 s/d 39 %, industri pengolahan tanpa migas diproyeksikan sebesar 21 s/d 25 %, Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diproyeksikan sebesar 10 s/d 11 %.
Target Pendapatan, kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 1,457 Milyar lebih, Target ini meningkat tahun sebelumnya yaitu tahun anggaran 2019.
Dalam rangka mencapai target tersebut, Pemerintah Daerah melakukan beberapa upaya antara lain :Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain – lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.Validasi dan update wajib pajak dan wajib retribusi daerah.Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana yang didukung teknologi informasi yang memadai.Melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan perundangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah.Pemantapan kelembagaan, sistem dan operasional pemungutan pendapatan daerah.Pengembangan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah,Mengoptimalkan kinerja BUMD.
Kebijakan Belanja, direncanakan sebesar Rp. 1.478.085.077.922, Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 739.569.202.368. belanja tidak langsung diarahkan untuk kebutuhan belanja pegawai, belanja subsidi, hibah, bansos, bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja keuangan kepada – kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.Selanjutnya, belanja langsung diplot anggaran sebesar Rp.738.515.875.554.
Adapun rincian dari APBD Kabupaten Tulangbawang adalah sebagai berikut :
Pendapatan Rp. 1.457.585.077.922,-
PAD Rp. 102.381.666.769,-
Dana Perimbangan Rp. 1.062.700.429.153,-
Lain – lain Pendapatan yg sah Rp. 292.502.982.000,-
Belanja Rp.1.478.085.077.922,-
Belanja Tidak Langsung Rp. 739.569.202.368,-
Belanja Langsung Rp. 738.515.875.554,-
Defisit Rp. 20.500.000.000,-
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Rp. 24.000.000.000,-
Pengeluaran Pembiayaan Rp. 3.500.000.000,-
Pembiayaan Netto Rp. 20.500.000.000,-
“Dari seluruh uraian diatas, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulangbawang merekomendasikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tulangbawang dan Sidang Dewan untuk memberikan persetujuan atas RKUA dan RPPAS APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020, persetujuan dimaksud dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Pemerintah daerah Kabupaten Tulangbawang dan DPRD Kabupaten Tulangbawang dengan posisi berimbang dimana Defisit ditutupi dari pembiayaan neto sebesar Rp.20.500.000.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana kami sebutkan dalam hasil pembahasan tersebut,”paparnya
Dalam sambutannya Bupati Tulangbawang menyampaikan, rapat Paripurna ini merupakan sebuah komitmen nyata dalam mempersiapkan secara administrasi kegiatan/pembangunan Tahun 2020 agar bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
“Saya ucapkaan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh Anggota Dewan dan Tim Anggaran yang telah bekerja keras, sehingga ini dapat menjadi manifestasi dari rasa tanggung jawab kita kepada masyarakat Tulangbawang,” ucap Bupati Winarti mengawali sambutan.
Sidang Paripurna ini bermakna penting dan sangat strategis bagi kesinambungan proses pembangunan daerah, mengingat pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, serta budaya.
Sementara, dalam jawabannya atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD, Bupati Winarti menyampaikan bahwa semua program/kegiatan yang dirumuskan bertujuan guna mensejahterakan masyarakat Tulangbawang secara merata, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan.
“Seperti tanggapan kami atas Pemandangan Umum dari Fraksi PDIP DPRD, berkenaan penyelesaian Tapal Batas, bahwa Pemerintah sangat konsen terhadap permasalahan ini, upaya telah dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kemendagri, sebab ini harus segera diselesaikan sebagai antisipasi perkembangan wilayah yang begitu pesat dengan beroperasinya ruas jalan Tol yang melintasi Kabupaten Tulangbawang,” sebut Bupati Winarti.
Sementara, saat menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD, Bupati Winarti menyampaikan, bahwa terkait permasalahan ekonomi, guna pengetasan kemiskinan, Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan pendapatan masyarakat, diantaranya pada sektor pertanian, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan produksi pertanian dan nilai tambah hasil pertanian.
“Pada sektor UMKM, dilakukan dengan memberikan bantuan stimulan melalui Program Ekonomi Kreatif Mandiri BMW untuk kelompok ekonomi Perempuan, Pemuda dan Kelompok Pengajian Perempuan, disamping itu pula melalui OPD terkait dengan memberikan bantuan peralatan usaha dan pelatihan,” jelasnya.(Mad)