Register 45, Tak Akan Pernah Selesai

78

Radartuba.com, MESUJI – Guna menyelesaikan konflik perebutan lahan di Register 45 (Sungai Buaya), Menteri Kehutanan RI (waktu itu) Zulkifli Hasan, berkenan meng-enclave lahan yang akan dimanfaatkan masyarakat asli (Talang Gunung) sebanyak 846 KK yang telah didata secara tertulis, untuk bertani dan menanam pepohonan sekadar untuk memenuhi hajat hidup keluarga mereka dalam menyambung kehidupan.
Semua itu tak lepas dari perjuangan Staf Ahli Menhut, Kombes Pol (P) H Yusril Hakim Yhs SH, yang mengarsitekinya. Di tangan Yusril Hakim semua persoalan Register 45 ditelusuri dengan teliti di mana simpul kekusutannya. Semua didata secara detil dan adil baik menyangkut hak masyarakat asli maupun pendatang (perambah) yang menguasai lahan Register 45 selama 15 tahun.
Semua catatan detil itu dilaporkan Yusril Hakim kepada Menhut Zulkifli Hasan, sehingga bisa diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.SK 338/Menhut-IV/2012 tanggal 12 Juli 2012 agar dilakukan penegakan hukum dengan melibatkan instansi terkait. Sebab masyarakat yang merambah Register 45 mencapai 8.500 KK dengan luas garapan mencapai 1.500 hektar. Padahal memasuki kawasan hutan Register 45 dinyatakan UU 41/1999 sebagai pelanggaran.
Secara kebetulan yang menjadi Menhut di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Zulkifli Hasan dan Staf Ahlinya Yusril Hakim. Dan di era Presiden Joko Widodo yang ditunjuk melanjutkan kiprah Zulkifli adalah Dr Ir Siti Nurbaya dan Staf Ahlinya Dr Nuril Hakim Yhs yang tidak lain adalah Udo-nya Yusril Hakim Yhs. Faktor kebetulan keempatnya adalah ulun Lampung yang patut kita banggakan kiprahnya.
Meski di tangan Zulkifli dan Yusril, persoalan Register 45 belum sepenuhnya selesai. Tapi, setidaknya mereka berdua telah merintis jalan penyelesaian. Di tangan Siti Nurbaya dan Nuril Hakim, diharapkan jalan penyeleaian itu tidak dibuat ’buntu’ hanya karena pergantian rezim. Melainkan justru semakin dilempangkan.
Nyatanya, Memorandum of Understanding (MoU) antara perambah kawasan hutan Register 45 yang menjadi peserta kemitraan dengan PT Silva Inhutani Lampung (PT SIL) sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Register 45 dapat direalisasikan pada Kamis, 15/10/2015. Hal itu membuat Yusril Halim Yhs bungah bukan kepalang. Apalagi penyelesaian yang telah dirintisnya itu dilanjutkan oleh Udo-nya sendiri.
”Ini atas kehendak Allah, saya yang mendapat tugas dari Pak Menteri Kehutanan untuk menyelesaikan sengketa lahan di Mesuji, bisa dilanjutkan oleh Udo saya, sehingga masalah Mesuji bisa selesai. Jadi ini atas kehendak Allah. Alhamdulillah persoalan Mesuji selesai. Semua itu atas kehendak Allah,” ujar Yusril, menyiratkan kegembiraan.
Menurut Yusril, cara penyelesaian sengketa agraria di Mesuji, bisa dijadikan percontohan di Indonesia. Dampaknya sekarang dapat dirasakan, di mana di beberapa daerah seperti Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan, terjadi pembakaran hutan, sedangkan di Lampung tidak ada. Ini tidak lepas karena masyarakat ikut menjaga dan ada rasa memiliki.
Tapi, antara harapan dan kenyataan tidak selalu seiring sejalan. Boleh bergembira MoU dapat direalisasikan. Boleh berharap penyelesaian konflik Register 45 layak jadi percontohan, layak jadi pilot project. Selama keinginan berdamai dinilai penting bagi penguasa dan tak penting bagi rakyat. Selama ketenteraman hanyalah sebatas harapan semu, selama itu pula persoalan Register 45 tak akan pernah selesai secara tuntas.
Faktanya, sehari pasca-ditandatanganinya MoU, keesokan harinya (Jumat, 16/10/2015) terjadi lagi pertikaian perebutan lahan yang mengakibatkan Suwan (55) tewas setelah dikeroyok Syamsudin (55) dibantu Rohman (18) anaknya dan Supri (24) menantunya. Begitulah yang terjadi di tahun 2015. Hanya sehari sesudah MoU ditandatangani, sudah bertikai lagi.
Hal itu menunjukkan bahwa, boleh saja MoU ditandatangani oleh elit yang ”memaksakan” suasana ”damai” tapi tidak demikian dengan rakyat yang berada di lapangan. Yang menganggap menguasai lahan lebih berarti daripada mengondisikan damai. Artinya, persoalan Register 45 tidak akan pernah selesai dengan tuntas selama persoalan inti di masyarakat tidak ditemukan.
Program kemitraan kehutanan bertujuan merestorasi hutan agar bisa berfungsi kembali secara ekologi, ekonomi, dan sosial serta memberikan akses masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program itu, masyarakat bersama PT SIL sebagai pemegang HPHTI Register 45, menanam pohon disertai tanaman tumpang sari.
Yang jadi persoalan, dari tiga kelompok warga masyarakat di Register 45 (warga Desa Talang Batu, warga Desa Moro-moro, dan warga Desa Karya-karya), hanya warga Karya-karya yang merespon positif program kemitraan kehutanan. Sedang dua kelompok masyarakat lainnya, cenderung lebih suka dengan cara yang selama ini telah atau ingin mereka lakukan, berebut lahan.
Taruhlah ketiga atau semua warga masyarakat yang ada di Register 45 sudah damai, hanya saja ada pendatang (perambah) baru, barangkali dari OKI atau Lampung Timur seperti dirilis media, yang jadi ‘biang kerok’ konflik, ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah untuk menyelesaikannya, agar tidak jadi onak yang akan mengganggu jalannya pemerintahan dan keamanan masyarakat.
Selama mereka yang jadi ’pemeluk teguh’ berebut lahan, tidak mempunyai keinginan berdamai. Ora nduwe tepo sliro, mawek ngidok sakai sambayan, tidak punya rasa kebersamaan dalam hidup berdampingan, selama itu pula Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Mesuji harus bekerja keras memperjuangkan perdamaian sejati. (zy/mis/red)