DPRD Tuba Gelar Peripurna Dalam Rangka Pengesahan APBD-P 2019

41
Bupati Tulangbawang saat berfoto bersama dengan ketua dan wakil ketua DPRD Tulangbawang pada acara sidang paripurna RAPBD-P 2019 DPRD Tulangbawang. Foto: Ist For Radar Tuba

Radartuba.com, Tulang Bawang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulangbawang (Tuba) menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2019, yang dilaksanakan di gedung DPRD Tulangbawang, jalan lintas timur menggala, Kamis (18/7).
Rapat paripurna dari 45 anggota dewan yang ada, hadir 42 anggota dewan dan 3 anggota dewan tidak bisa hadir di karenakan izin dengan melihat jumlah anggota yang hadir pada paripurna kali ini maka rapat di nyatakan korum.
Dalam paripurna kali ini Nirwansyah Habib menyampaikan laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Tulangbawang terhadap Raperda kabupaten Tulangbawang tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019, Sebagai Pertangungjawaban Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugasnya untuk membahas secara komprehensip bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyikapi Dinamika Perkembangan Perjalanan APBD Tahun Anggaran 2019.
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulang Bawang melakukan Pembahasan pada tingkat Internal Badan Anggaran dan Pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Raperda juga dibahas pada tingkat Komisi – komisi terkait bersama OPD Leading sektor, untuk selanjutnya hasil pembahasan pada tingkat Komisi – komisi menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan pada tingkat Badan Anggaran hingga diperoleh kesepakatan bersama antara Badan Anggaran bersama TAPD dalam tahap finallisasi.
Secara umum Struktur Perubahan APBD TA 2018 adalah sama persis dengan struktur yang disepakati bersama dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2019, Dalam Perubahan APBD TA 2019, Rencana Pendapatan Daerah diestimasikan mengalami penurunan dari Rp. 97.315.725.842,- pada APBD Induk menjadi Rp. 95.779.293.842,- pada Perubahan ini. Untuk rencana Perubahan PAD diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp. 1,536 Milyar. Adapun sumbernya adalah dari :
a. Pajak Daerah tidak berubah, yaitu sebesar Rp. 31,9 Milyar.
b. Retribusi Daerah tidak berubah, yaitu sebesar Rp. 1.736.985.000,-.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak berubah, yaitu Rp. 3.078.119.813,-.
d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 1,536 Milyar yaitu dari Rp. 97,315 Milyar menjadi Rp. 95,779 Milyar.
Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah, peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan dunia usaha, peningkatan ketahanan pangan serta tata kelola sumber daya air dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. merupakan prioritas dalam perubahan.
Kebijakan Belanja direncanakan berubah dari Rp. 1,307 Milyar menjadi Rp. 1,363 Milyar, artinya naik sebesar Rp. 4,28 %.
Lebih lanjut, Badan anggaran menyampaikan beberapa 5 point penting masalah aset.

  1. Badan anggaran menilai bahwasannya masalah penataan dan penertiban masalah aset pemerintah kabupaten Tulangbawang belum signifikan serius dilakukan dari tahun 2016 – 2017 hingga sekarang belum juga terselesaikan.
    Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Penyelesaian Aset Daerah yang secara khusus didelegasikan untuk penyelesaian masalah penertiban aset, dengan harapan dibentuknya tim ini dapat efektif bekerja menuntaskan masalah penertiban aset daerah Kabupaten Tulangbawang.
  2. Permasalahan penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administratif Kabupaten Tulangbawang dengan wilayah Kabupaten Tulangbawang Barat maupun pembatasan antara Kabupaten Tulangbawang dengan wilayah Kabupaten Mesuji. Ini agar segera direalisasikan karena berkaitan erat dengan aset – aset yang ada diwilayah – wilayah tersebut.
  3. Badan anggaran memberi perhatian serius pada masalah mekanisme lelang dalam pengadaan barang dan jasa, dimana tahun 2019 ini adalah masa transisi menuju sistem On-line. Untuk itu, kepada leading sektor terkait yang menangani masalah ini agar memperkuat sistem dan meningkatkan kapasitas SDM yang menangani masalah lelang tersebut. Kami meminta agar masalah ini jangan sampai berlarut – larut, karena dikhawatirkan dampaknya yaitu pekerjaan – pekerjaan fisik yang sudah terjadwal tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
  4. Masalah BLK yang terus menerus Kami dorong keberadaannya masih saja menemui kendala disana sini. Memang sudah ada kerjasama dengan pihak SMK Makarti Tama, akan tetapi dengan adanya BLK akan makin luas jangkauan dan makin banyak usia – usia produktif yang bisa dilatih dengan berbagai ketrampilan untuk memasuki dunia kerja yang makin hari makin kompetitif.
  5. Badan anggaran pada prinsipnya sangat memahami kebutuhan Kendaraan Dinas bagi beberapa OPD yang secara urgensi penting menjadi prioritas. Beberapa diantaranya Kendaraan Dinas yang ada memang sudah tidak layak dan telah memasuki usia maksimal kendaraan. Harapan kami, dengan pengadaan Kendaraan Dinas dibeberapa OPD dapat mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
    Adapun rincian dari Perubahan APBD Kab.Tulang Bawang adalah sebagai berikut :
    Pendapatan Rp. 1.285.751.992.842,-
    PAD Rp. 95.779.293.842,-
    Dana Perimbangan Rp.907.779.804.000,-
    Lain – lain Pendapatan yg sah Rp. 282.192.895.000,-
    Belanja Rp.1.363.804.244.991,-
    Belanja Tidak Langsung Rp. 730.824.063.232,-
    Belanja Langsung. Rp. 632.980.181.759,-
    Defisit Rp. 78.052.252.149,-
    Pembiayaan
    Penerimaan Pembiayaa Rp.81.552.252.149,-
    Pengeluaran Pembiayaan Rp.3.500.000.000,-
    Pembiayaan Netto Rp. 78.052.252.149,-
    “Badan anggaran DPRD Kabupaten Tulangbawang telah merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulangbawang untuk menyetujui Raperda kabupaten Tulangbawang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, persetujuan dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulangbawang dan DPRD Kabupaten Tulangbawang dengan posisi berimbang dimana Defisit ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp. 78.052.252.149,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah),” tutup Nirwansyah Habib.
    Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, DPRD Kabupaten Tulangbawang dalam kesempatan pengesahan RAPBD-P Tahun 2019.
    “Saya sangat bangga, kerja keras kita Eksekutif – Legislatif, dalam kerangka regulasi aturan bisa terlaksana dengan baik, terbukti hari ini kita menyepakati, dengan langkah, dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, kita terus bisa berbuat untuk rakyat Tulangbawang,” tutur Winarti.
    Sebagai Bupati, mantan Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang ini menyadari, bahwa tidak mungkin semua kegiatan pembangunan dapat bisa 100 % terkontrol. “Untuk itu perlunya kerja keras kita semua secara bersama-sama untuk melakukan kontrol, mulai dari Dewan, Aparat Hukum, KPK, LSM dan Wartawan,” sebutnya.
    Hal demikian, lanjut Winarti perlu terus ditingkatkan dengan kerjasama yang baik, saling mengkontrol agar 25 program pro rakyat yang telah masuk RPJMD bisa terlaksana dengan baik sesuai keinginan rakyat.
    “Tulangbawang adalah milik kita, untuk itu sepatutnya kita semua bergerak bersama melayani warga dalam bidang dan fungsi masing-masing, sehingga terwujudnya Tulangbawang yang aman, mandiri dan sejahtera,” tegas Winarti.(Mad)