Temuan BPK Lampung : Dana BOS Disimpan Dalam Lemari Sekolah, Kepsek Pegang Sisa Anggaran

66

Radartuba.com, Lampung -Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat. Program ini telah berjalan sejak 2005 silam.
Meski sudah berjalan lebih dari satu dekade, faktanya di Provinsi Lampung pengelolaan dana BOS tingkat SMA/SMKN dinilai masih belum memadai. Sejumlah persoalan masih ditemui.
Mulai dari ketidak tertiban pelaporan sisa dana, hingga masih ada sekolah kedapatan simpan ratusan juta rupiah dana BOS tahun 2017. Dimana dana itu belum dilaporkan. Hal ini tentu saja dicatat sebagai temuan dalam LHP Laporan Keuangan Pemprov Lampung 2018 yang ditulis Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Lampung.
BPK RI Perwakilan Lampung mencatat, pada TA 2018 kas di bendahara BOS sejumlah Rp3.867.359.214,96. “Pemeriksaan atas saldo kas tersebut diketahui bahwa pengelolaan dana BOS pada tingkat satuan pendidikan SMA/SMKN belum memadai,” ungkap BPK RI dalam laporannya.
Dasar belum memadai itu dibedah menjadi tujuh poin. Pada poin yang pertama, BPK RI menemukan masih ada rekening bendahara satuan pendidikan Pemprov Lampung yang belum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Kemudian, BPK mencatat ada pengenaan pajak bunga/jasa giro pada sekolah penerima dana BOS. Terkait hal bunga jasa giro bank ini BPK juga menemukan indikasi penggunaan langsung. “Pengujian terhadap rekening sekolah milik Pemprov Lampung menunjukkan bahwa masih ada pengenaan pajak giro sebesar Rp17.841.267,60 pada 175 sekolah. Sebesar Rp10.714.356,86 pada 116 SMA/SLB dan sebesar Rp7.126.910,74 pada 59 SMK,” tulis BPK.
Pada poin lainnya, dilakukan uji petik terhadap 16 sekolah. Hasilnya, ternyata bendahara BOS di sekolah-sekolah tersebut tak memiliki penyimpanan dana tunai. Alhasil, penyimpanan dana tunai BOS dilakukan dengan cara berbeda-beda. Antaralain, disimpan sendiri oleh bendahara BOS.
“Disimpan di lemari sekolah atau disimpan di Kepala Sekolah sehingga meningkatkan resiko pengamanan dan penyalahgunaan dana tunai,” lapor BPK RI.
Tak hanya itu, temuan lainnya, ternyata masih ada dana BOS TA 217 yang belum dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD). Hal ini ditemukan di SMA 1 Talang Padang, Tanggamus. Berdasarkan pemeriksaan ada sisa dana BOS Tahun 2017 yang jumlahnya mencapai Rp103.000.000,00.
Versi pihak sekolah, uang itu sedianya akan dibayarkan untuk guru honorer sekolah. Tapi tak jadi dilaksanakan. Penyebabnya SK Gubernur untuk guru honorer belum terbit. “Sampai dengan 13 Mei 2019 dana tersebut masih dalam penguasaan kepala sekolah. Kepala Sekolah belum melaporkan ke BUD sisa dana BOS tersebut dengan format seperti lampiran SE Mendagri No 971-7790 tahun 2018,” tulis BPK.
Dari permasalahan yang ditemukan BPK menyimpulkan ada potensi penyalahgunaan dana atas rekening dana BOS yang belum disahkan gubernur dan penggunaan langsung bunga jasa/giro ; Berkurangnya hak atas pendapatan daerah atas pengenaan pajak atas bunga/jasa giro ; dana BOS tunai berpotensi disalahgunakan dan berpotensi hilang.
Terkait adanya dana BOS tahun 2017 yang masih tersimpan, Kepala SMA 1 Talang Padang, Drs. Sudirman memberikan penjelasan kepada radarlampung.co.id. (group radartuba.com).Menurut Sudirman, dana tersebut merupakan sisa dari pos pembayaran Tenaga Kerja Sukarela di sekolahnya. “Dengan catatan harus ada SK dari kepala daerah. Sedangkan TKS kami tidak ada SK. Jadi kami tidak berani membayarnya,” katanya.
Menurut dia, persoalan ini sudah dilaporkan ke tim BOS Provinsi Lampung. Karena, lanjutnya, petunjuk dari SE Menteri menyebutkan jika ada dana sisa bisa digunakan atau menjadi Silpa sekolah.
“Tetapi dengan mengajukan rencaa penggunaan yang baru diusulkan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung. Untuk sekolah kami sudah diajukan pada tahun 2018 dan kami menunggunya sampai saaat ini blum ada kabar. Apakah di setujui atau tidak,” jelas Sudirman.
Jika tidak, pihaknya sudah siap mengembalikan sisa dana tersebut. Dan dirinya menjelaskan sisa dana masih utuh di dalam kas sekolah. “Tinggal menunggu perintah dari Tim BOS Provinsi Lampung,” tutupnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Sulpakar tak berkomentar banyak terkait adanya penilaian bahwa pengelolaan dana BOS belum memadai. Saat dikonfirmasi via ponselnya, Sulpakar menyatakan akan mempelajari terlebih dulu laporan tersebut. Dirinya juga akan mempelajari terkait adanya dana BOS yang masih tersisa di salah satu sekolah itu. “Nanti saya cek dulu,” ucap Mantan Pj. Walikota Bandarlampung ini. (wdi/ehl/rur)

BACA JUGA:  Ayo! Lihat Kura-Kura di Tubaba

Temuan Pengelolaan Dana BOS TA 2018
-Ada Rekening Bendahara SMA/SMK yang belum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
-Ada Pengenaan pajak/bunga jasa giro ke satuan pendidikan Pemprov Lampung selaku penerima Dana BOS
-Indikasi Penggunaan langsung terhadap bunga jasa giro bank
-Belum Seluruh Satuan Pendidik Pemprov Lampung Setor Jasa Giro ke Kasda
-Penyimpanan dan verifikasi dana BOS belum memadai
-Ada Dana BOS atas pembatalan belanja guru honorer TA 2017 Belum dilaporkan ke BUD
-Satuan Pendidikan belum tertib melaporkan sisa dana pada rekening 31 Desember 2018 sebesar Rp1.426.257.303,57
Sumber data BPK RI Perwakilan Lampung