Rolling Pejabat, Dua Kursi Kadis Dikosongkan

61

Umar Ahmad Ungkapkan Kekecewaan

Radartuba.com, TUBABA – Dua “kursi” kepala dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) dikosongkan, yakni Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (DPMT). Kekosongan  ini setelah Bupati Tubaba Hi. Umar Ahmad, SP memutuskan merolling 6 (enam) pejabat esselon II di lingkungan pemkab setempat.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor : B/188/III.03/HK/TUBABA/2019 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Tubaba, tanggal 28 Juni 2019 ini berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Bupati, Rabu (10/7/2019).

Berdasarkan SK Bupati tersebut, diketahui bahwa Ir. Amrullah, MT yang semula menduduki kursi Kepala Disdik Tubaba “digeser” menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggantikan Nisom, SH, MM yang dalam rolling jabatan kali ini dilantik sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sementara Kepala BPBD sebelumnya Aluwan, SH dipindah menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) menggantikan Miki, SH yang diangkat sebagai Staf Ahli Bupati bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Dua pejabat lainnya yang juga masuk dalam penyegaran pejabat ini adalah Eri Budi Santoso, S.Sos, MH dan Fajril Hikmah, SH.

Eri Budi Santoso meninggalkan jabatan lamanya sebagai Kepala DPMT Tubaba dan pindah ke jabatan baru sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, menggantikan Fajril Hikmah yang kini didudukkan pada kursi Staf Ahli Bupati bidang Urusan Pilihan. Informasi yang didapat, dua jabatan strategis yang kosong (Disdik dan DPMT) rencananya akan dilelang secara terbuka, dan kemungkinan bersamaan dengan jabatan esselon II lainnya yang akan segera ditinggal pensiun pejabatnya.

BACA JUGA:  BKD Tubaba Tunggu Informasi Resmi STTD Bekasi

Bupati Umar Ahmad dalam kesempatan itu mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkup pemkab setempat dinilainya buruk.”Ada pejabat di kabupaten ini jarang terlihat. Jangankan mau koordinasi, halal bihalal lebaran saja tidak pernah datang, padahal dalam satu tahun ada dua kali lebaran,”cetusnya tanpa menyebutkan nama pejabat dimaksud.

Menurutnya, untuk menjalankan program pembangunan harus didukung dengan kinerja yang baik, dan tentunya pejabat wajib berkoordinasi dengan pimpinan terkait program dan pelayanan yang dijalankan.”Masak sama pimpinan gak mau koordinasi. Padahal banyak hal yang perlu dibahas terutama berkaitan program dan rencana peningkatan pendapatan daerah,”ujarnya.

Terkait dengan pelantikan enam pejabat tersebut, Umar mengaku merupakan hasil evaluasi pimpinan terhadap kinerja pejabat yang bersangkutan. Bahkan dia menegaskan jika legalitas pelantikan dinilai tidak sesuai peraturan, dia mempersilahkan pejabat melakukan upaya hukum. “Saya akan terus melakukam evaluasi. Pelantikan hari ini bukan pelantikan yang terakhir,”pungkasnya. (ded)