Sejumlah PNS Masih Belum Disiplin Berpakaian, Sekda Tegaskan Ini..

91

Radartuba.com, TUBABA–  Mulai Senin (24/6) ini, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) seyogianya sudah berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai ketentuan yang ada. Sebab, selain arahan lisan yang disampaikan oleh Sekdakab Tubaba Herwan Sahri, SH, M.AP pada Apel Mingguan Senin (17/6) pekan lalu, Pemkab Tubaba juga sudah melayangkan Surat Edaran Nomor: 025/131/I.09/Tubaba/2019 tentang Pakaian Dinas PNS ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan pemkab setempat.

Namun nyatanya, langkah Pemkab Tubaba dalam meningkatkan kedisiplinan PNS khususnya dalam hal berpakaian dinas ini masih belum dipatuhi oleh seluruh abdi negara tersebut. Sebab, pada apel mingguan pagi tadi masih terdapat sejumlah PNS yang belum berpakaian dinas dengan atribut lengkap. Bahkan berdasarkan pantauan, jumlah aparatur yang masuk dalam kategori tidak disiplin ini mencapai sekitar 30 persen.

Melihat itu, Sekdakab Tubaba Herwan Sahri terlihat sangat berang dan langsung membuktikan pernyataan yang dilontarkannya pada apel pekan lalu dengan menginstruksikan para ASN atau pejabat pemda setempat yang belum berpakaian dinas lengkap beserta atributnya tersebut untuk membuat barisan sendiri pada kegiatan apel rutin tersebut.

Menurutnya, apa yang dilakukan ini merupakan amanah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga Bupati Tubaba.”Sesuai dengan arahan minggu lalu, maka bagi peserta apel yang tidak memakai atribut lengkap silahkan untuk membuat barisan disamping kanan saya,”perintah Sekdakab Herwan Sahri saat memimpin Apel Mingguan di Halaman Kantor Bupati Tubaba, Senin (24/6), pagi tadi.

Sekda juga menegaskan, jika pekan depan masih ada yang tidak berpakaian dinas lengkap dengan atributnya, maka akan diberlakukan sanksi keras hingga pengurangan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi PNS atau pejabat yang tidak disiplin tersebut. Menurutnya, masih banyaknya ASN atau pejabat yang belum menggunakan atribut lengkap saat apel itu menandakan masih kurangnya kedisiplinan.”Bulan juli akan ada audit kinerja BPK. Maka dari itu perlu diingat, kalau kinerja pejabat tersebut tidak baik, maka bisa saja pejabat tersebut akan hilang tukinnya,”tegas Sekda.

BACA JUGA:  Paripurna LKPJ 2018 Kembali Digelar, Bupati Sampaikan Pertumbuhan Ekonomi Tubaba

Diketahui, aturan penggunaan pakaian dinas dan atribut lengkap tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Pergub Lampung nomor 43 tahun 2010 tentang Pakaian Dinas PNS. Dalam Pergub itu, tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, III, dan eselon IV, serta staf ahli dan tenaga ahli bupati, tanda jabatan itu dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.

Tanda pangkat pejabat struktural eselon II, III, dan IV, serta PNS Pemkab Tubaba dipakai sesuai dengan golongan dan warna baju serta dipasang di kedua lidah bahu.”Tanda jabatan struktural dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Korpri,” ungkap Kepala Bagian Organisasi Setdakab Tubaba, Benny Oemasin melalui Kasubag Peningkatan Kinerja Bonaji saat dikonfirmasi wartawan terkait Surat Edaran tentang Pakaian Dinas PNS tersebut, Rabu (19/6) pekan lalu.

Sementara untuk aturan pemakaian Pin, lanjutnya, tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju, tanda Pin Siger dipakai di dada sebelah kanan diatas papan nama.”Pin Siger pada Pergub ini dipakai pada PDH dan Baju Batik, PSH, PSR, dan Korpri,”ulasnya. (ded)