Awas! Pakaian Dinas dan Atribut Tidak Lengkap, Siap-Siap Pisah Barisan

146

Radartuba.com, TUBABA – Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemkab Tulang Bawang Barat (Tubaba) diwajibkan berpakaian dinas dengan atribut lengkap saat bekerja. Selain mengikuti aturan dan ketentuan yang ada, penekanan ini dilakukan mengingat masih ada PNS yang mengabaikan hal ini, sehingga Pemkab Tubaba memandang perlu untuk mengingatkan para pegawainya tentang kedisiplinan pegawai, khususnya dalam hal berpakaian dinas.

Tidak hanya secara lisan, langkah yang diambil Pemkab adalah dengan melayangkan Surat Edaran Nomor: 025/131/I.09/Tubaba/2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diterbitkan dan diedarkan pada Rabu (19/6) yang ditandatangani Sekdakab, Herwan Sahri, SH, M.AP, selaku pejabatan pembina kepegawaian di daerah setempat.

“Dalam Surat Edaran itu, terhitung mulai Senin (24/6) mendatang para PNS sudah harus mematuhi aturan dan menggunakan pakaian serta atribut lengkap dalam bekerja setiap hari kerja,” ungkap Kepala Bagian Organisasi Setdakab Tubaba, Benny Oemasin melalui Kasubag Peningkatan Kinerja Bonaji saat dikonfirmasi wartawan terkait Surat Edaran tersebut, Rabu (19/6).

Dia menjelaskan, aturan penggunaan pakaian dinas dan atribut lengkap tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Pergub Lampung nomor 43 tahun 2010 tentang Pakaian Dinas PNS.

Dalam Pergub itu, tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, III, dan eselon IV, serta staf ahli dan tenaga ahli bupati, tanda jabatan itu dipasang dibawah saku dada sebelah kanan. Tanda pangkat pejabat struktural eselon II, III, dan IV, serta PNS Pemkab Tubaba dipakai sesuai dengan golongan dan warna baju serta dipasang di kedua lidah bahu.“Tanda jabatan struktural dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Korpri,” terangnya.

BACA JUGA:  Pemkab Terus Menggugah Perusahaan Salurkan CSR

Sementara untuk aturan pemakaian Pin, lanjutnya, tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju, tanda Pin Siger dipakai di dada sebelah kanan diatas papan nama.”Pin Siger pada Pergub ini dipakai pada PDH dan Baju Batik, PSH, PSR, dan Korpri,”ulasnya.

Menurutnya, penekanan penggunaan atribut lengkap dalam bekerja tersebut juga telah disampaikan Sekdakab pada Apel Mingguan Senin (17/6) lalu. Bahkan sekda menyatakan bagi pegawai yang tidak disiplin, terutama pada saat Apel Senin (24/6) mendatang ada yang tidak menggunakannya akan dipisahkan dari barisan.“Mana pegawai yang pakaiannya tidak lengkap akan kami pisahkan, kami foto dan dikirimkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),”imbuhnya mengutip penyampaian Sekda pada Apel Senin lalu.

Disinggung mengenai Surat Edaran Kemendgari terkait aturan penggunaan Pakai serba hitam pada setiap hari Kamis yang viral di Media Sosial (Medsos) pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung bahwa hal tersebut baru berlaku untuk para pegawai di Lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sedangkan untuk di pemerintah daerah belum ada keputusan lebih lanjut.“Jadi, di Tubaba masih sama seperti biasa yakni menggunakan Batik. Namun, kami juga masih menunggu Surat Edaran selanjutnya yang mengatur itu,” pungkasnya. (ded)