Bagian Adwil Setdakab Tubaba Akan Dilebur?

92

Radartuba.com, TUBABA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) tengah menggodok penataan kelembagaan di lingkup Sekretariat Daerah kabupaten setempat. Penataan tersebut rencananya bakal melebur Bagian Administrasi Wilayah (Adwil) dan mengusulkan satu bagian, yakni Bagian Protokol dan Humas yang sebelumnya tupoksi Protokol masuk di Bagian Umum.

Kabag Hukum Setdakab Tubaba, Sofyan Nur, S.Sos, M.IP mengatakan, penataan tersebut dilakukan sebagai upaya memaksimalkan fungsi kelembagaan dan kinerja Pemkab Tubaba khususnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah.“Setelah dikaji, evaluasi, dalam perjalanan ada yang timpang terkait tupoksi. Untuk itu, Adwil rencananya akan di lebur,”ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (18/6/2019) siang.

Dalam penataan ini, lanjutnya, tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Bagian Adwil tersebut akan dimasukkan kedalam tupoksi urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh (DPMT) dan di Bagian Tata Pemerintahan (Tapem).”Tupoksi urusan pengelolaan pemerintahan tiyuh yang sebelumnya masuk di bagian Administrasi Wilayah masuk ke dalam tupoksi Dinas PMT, sebab walaupun tidak ada Bagian Adwil, fungsi pengelolaan keuangan dan aset tiyuh masih bisa kita maksimalkan di Dinas PMT. Sementara tupoksi urusan batas wilayah tiyuh dan kabupaten yang sebelumnya masuk di Bagian Adwil dimasukkan kedalam tupoksi Bagian Tapem,”terangnya.

Di satu sisi, Sofyan menjelaskan bahwa, rencana diusulkannya Bagian Protokol dan Humas agar Bagian di sekretariat jumlahnya tetap 10, dan mengingat selama ini fungsi kesekretariatan beban terbesar dipikul bagian umum, sementara fungsi keprotokolannya dalam pelaksanaannya timpang.

BACA JUGA:  Agar Tepat Sasaran, Rumah Penerima Mantra Akan Diberi Tanda

Dengan adanya rencana mengusulkan Bagian Protokol dan Humas, urusan bagian tersebut tidak akan bersinggungan dan mengganggu tupoksi urusan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sebab adanya bagian tersebut untuk lebih memaksimalkan dalam pengelolaan administrasi, rumah tangga, dan pengagendaan kegiatan pimpinan daerah khususnya bupati.“Kita lihat beban kerja Bagian Umum jika di full lebih berat sehingga fungsi protokol dan humas itu muncul,”tandasnya.

Namun demikian, rencana penataan kelembagaan di lingkup sekretariat daerah tersebut menunggu keputusan pimpinan. “Rapat hari ini (18/6) merupakan harmonisasi rapat lanjutan yang sebelumnya pada Kamis (13/6) telah dilakukan rapat yang langsung dipimpin Pak Sekda terkait penataan kelembagaan ini. Jadi hari ini kita rapat merumuskan rancangan peraturan bupatinya, soal pastinya adanya perubahan bagian tersebut nanti tinggal menunggu keputusan pimpinan,”pungkasnya. (ded)