Rencana Jadwal Libur Dan Cuti Bersama Untuk PNS

98

Radartuba.com, MESUJI — Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, berdasarkan rencana sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?akan mendapatkan libur Lebaran 2019 selama 11 hari, mulai dari 30 Mei hingga 10 Juni 2019.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, libur tersebut merupakan libur kumulatif, yakni gabungan antara libur tanggal merah seperti hari besar dan reguler, serta libur yang merupakan cuti bersama.

Namun sejauh ini surat Edaran terkait libur hari Raya 1440 Hijriah untuk para Pns dilingkup pemerintah Kabupaten Mesuji belum ada.
Hal itu dikatakan Sekertaris Badan Kepegawaian dan dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Mesuji Yopi melalui What Aps minggu malam (12/05).

“Belum ada edaranya,” singkat Yopi.

Semenrara itu terkait Tunjangan hari Raya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non-Struktural.

THR bagi Pegawai negeri Sipil (PNS) dan non-PNS di Lembaga nontruktural dibayarkan paling paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri. Tahun ini, Hari Raya Idulfitri 1440 H diperkirakan jatuh pada 5 Juni 2019. Artinya, 10 hari sebelum tanggal tersebut pembayaran THR bagi PNS sudah dapat dilaksanakan.

Dalam hal THR belum dapat dibayarkan, menurut PP itu, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Dalam lampiran PP tersebut dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Jumat, 10 Mei 2019, besaran tunjangan THR untuk pimpinan lembaga non struktural paling tinggi adalah Rp 26,23 juta (ketua/kepala), lalu pegawai non-PNS dengan jabatan eselon paling tinggi sebesar Rp 20,74 juta (eselon I).

BACA JUGA:  KPRI-SBNN Menggelar RAT 2018

Adapun untuk pegawai non-PNS jenjang pendidikan SMA dan diploma satu dengan masa kerja sampai dengan 10 tahun, menerima pembayaran THR sebesar 4,09 juta. Sedangkan jenjang pendidikan sarjana/ diploma empat/sederajat dengan masa kerja sampai 10 tahun, menerima THR senilai Rp 5.492.550.

Adapun Pajak penghasilan atas THR sebagaimana dimaksud, menurut PP in, dalam dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Mei 2019, dikutip dari laman Sekretariat Negara RI. (net/mis)