Tanggapi Aksi Honorer K2, Ini Penjelasan Pemkab Tubaba Terkait P3K

101

Radartuba.com, TUBABA – Aksi protes perwakilan guru honorer Kategori Kategori Dua (K2) dan penyuluh pertanian di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), yang dilakukan Kamis hingga Jum’at (21-22 /2/2019) sebagai bentuk kekecawaan atas tidak dibukanya penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Tubaba, akhirnya ditanggapi pemerintah daerah setempat.

Penjelasan resmi terkait Penerimaan PPPK Tahap I Tahun 2019 dari Tenaga Eks THK-2 dan Penyuluh Pertanian di Tubaba disampaikan secara tertulis melalui pers release yang ditandatangani Sekdakab Tubaba Herwan Sahri, SH, M.AP, tanggal 22 Februari 2019, mewakili Bupati Tubaba, Hi. Umar Ahmad, SP.

Berikut hal-hal yang disampaikan dalam pers release tersebut :
1.Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 Bupati Tulang Bawang Barat menerima Surat dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/149/FP3K/M.SM.01.00/2019 tertanggal 4 Februari 2019 tentang Pengadaan PPPK Tahap I tahun 2019 yang antara lain berisi :
a.Agar daerah menyiapkan anggaran (gaji dan tunjangan bagi peserta yang lulus seleksi dan biaya pelaksanaan seleksi PPPK) sesuai dengan mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan perundang undangan yang berlaku.
b.Mengusulkan kebutuhan PPPK Tahap I kepada Kementerian PAN dan RB.
2.Bahwa berdasarkan surat tersebut diatas Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjawab melalui Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : 800/087/III.03/TUBABA/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang antara lain menyampaikan usulan kebutuhan (formasi) PPPK sebanyak 165 orang yang terdiri dari 135 orang tenaga Guru eks THK-2 dan 32 orang Tenaga Penyuluh Pertanian.
3.Pada APBD Tahun Anggaran 2019 tidak teranggarkan, dikarenakan Surat MEMPAN-RB diterima setelah APBD ditetapkan dan tidak ada anggaran dari APBN yang dikucurkan ke APBD untuk penerimaan PPPK, karena gaji dan biaya penerimaan sepenuhnya
dibebankan pada APBD.

BACA JUGA:  Kuda Lumping Hiburan Favorit Masyarakat Dalam Semarak HUT RI

Demikian untuk dimaklumi (rls/ded)