Ketika P3K Menjadi Harapan Hampa K2 Tubaba

86

Radartuba.com, TUBABA – Jumat (22/2/2019) sekitar pukul 16.00 WIB, gerbang rumah dinas (rumdis) Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Hi. Umar Ahmad, SP di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, mendadak ramai. Beberapa anggota Sat-pol PP yang tengah piket di pos jaga pintu masuk rumdis juga terlihat berjaga-jaga. Sesekali, merekapun tampak berbicara dengan belasan orang yang sepertinya ingin sekali masuk ke rumah jabatan bupati tersebut. Dari gerak tubuh dan raut wajah, serta nada bicara mereka, ada hal penting yang ingin disampaikan langsung kepada Bupati. Namun, pintu gerbang tetap tertutup rapat.

Ternyata mereka adalah guru honorer Kategori Dua (K2) Kabupaten Tubaba yang kembali melakukan aksi protes sebagai wujud kekecewaan atas kebijakan tidak diadakannya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjaniian Kerja (P3K) oleh pemerintah daerah setempat. Tidak hanya honorer K2, unjuk rasa kali ini diikuti beberapa orang perwakilan honorer penyuluh pertanian yang juga memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K.

Kamis (21/2/2019) kemarin, belasan honorer K2 sebenarnya sudah ngeluruk ke Kantor Bupati dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Tubaba. Namun sayang, keinginan mereka untuk bertemu bupati kandas karena Bupati Umar Ahmad dan Wakil Bupati Fauzi Hasan serta beberapa pejabat lainnya sedang berada di luar daerah dalam rangka kunjungan kerja. Ironisnya, tak ada satupun pejabat teras yang mewakili Pemkab Tubaba menemui mereka. Padahal, keinginan mereka bertemu langsung orang nomor satu di Tubaba ini adalah bentuk perjuangan nasib yang layak ditanggapi positif dengan tangan terbuka oleh pemkab setempat.

Berbicara honorer K2, menjadi hal yang wajar jika kekecewaan mereka pecah. Sebab, sisa honorer K2 pasca rekrutmen CPNS jalur khusus K2, baik di tahun 2013 silam ataupun 2018 yang baru saja dilewati ini memang belum jelas nasibnya. Setidaknya, masih ada seratusan honorer K2 yang menggantungkan harapan untuk dapat merasakan status kepegawaian yang lebih layak lagi. Tapi kondisi ini semakin diperparah, karena peluang untuk diangkat menjadi ASN sebagai P3K yang baru pertama kalinya diluncurkan pemerintah tahun 2019 ini juga menjadi sirna atas kebijakan tidak diadakannya rekrutmen P3K di Tubaba. Lagi-lagi, ketersediaan anggaran menjadi alasan utamanya.

BACA JUGA:  Ini Dia, Pembawa Bendera Pada Upacara Peringatan HUT RI Ke-74 Di Pemkab Mesuji

“Tolong perhatikan nasib kami”, “ini tidak adil”, “kami merasa dibohongi”, “kami hanya ingin pemerintah daerah mewujudkan program pemerintah pusat melalui P3K”. Itulah kalimat yang akhirnya dilontarkan para honorer K2 sebagai luapan jeritan hati selama ini atas kekecewaan mereka yang terus berjuang demi kepastian nasib atas pengabdian mereka, namun selalu hampa. Apakah mereka salah jika terpaksa memperjuangkan nasibnya dengan jalan (aksi) ini?, adilkah untuk mereka jika tetap harus memendam rasa kecewanya tanpa solusi nyata dari pemerintah daerah?, sampai kapan mereka harus tergantung nasibnya, sementara kesempatan untuk menjadi lebih layak sudah didepan mata?.

Harus ada solusi terbaik dari pemerintah daerah, sebagai wujud nyata perhatian terhadap pengabdian yang telah mereka lakukan bertahun-tahun lamanya. Keran P3K sudah terbuka. Kemenpan RB sudah menetapkan kuota P3K untuk daerah Tubaba melalui surat Menpan RB Nomor: B/149/FP3K/M.SM.01.00/2019 tanggal 4 Februari 2019 perihal Pengadaan P3K Tahap 1 tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati Tubaba. Dalam surat tersebut, kuota Tubaba ditetapkan sebanyak 182 formasi, terdiri dari tenaga guru eks THK2 sebanyak 150 dan 32 Penyuluh Pertanian. Mereka berharap (P3K) inilah jawaban atas perjuangan mereka selama ini yang sepatutnya layak direalisasikan pemerintah daerah. (ded)