Gandeng Disdik dan Kemenag, Disdukcapil Targetkan 50 Persen Anak Miliki KIA

33

Radartuba.com, TUBABA – Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 0-16 tahun mulai diberlakukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Langkah cepat yang dilakukan guna memaksimalkan program ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tubaba menggandeng Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kementerian Agama (Kemenag) kabupaten setempat.

“Untuk KIA sudah mulai berjalan. Secara kolektif sudah mulai kita lakukan di tingkat sekolah melalui Disdik dan Kemenag. Yang masih kita kerjakan saat ini adalah KIA untuk anak-anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini),”ungkap Ahmad Hariyanto, Kepala Disdukcapil Kabupaten Tubaba saat dihubungi Radar Tuba melalui telepon, Senin (18/2/2019).

Dia menjelaskan, di Tubaba ada sekitar 70 ribuan anak usia 0-16 tahun. Dari angka tersebut, Disdukcapil Tubaba menargetkan sebagiannya dapat terakomodir di tahun 2019 ini.”Yang jelas, targetnya akan kita sesuaikan dengan ketersediaan anggaran, tapi kemungkinan bisa mencapai 40-50 persen. Kalau untuk launchingnya kemungkinan di bulan Maret mendatang, karena masih menunggu kucuran DAK dari pusat,”ujarnya.

Menurutnya, KIA hampir sama dengan KTP yang wajib dimiliki oleh warga usia 17 tahun keatas, namun dalam pembuatan KIA tidak dilakukan perekaman layaknya pembuatan e-KTP. Selain itu, lanjutnya, tidak semua KIA terdapat foto pemiliknya.”Hanya untuk anak usia 6-16 tahun saja yang fotonya dicantumkan dalam KIA tersebut, sedangkan 0-5 tahun tidak,”imbuhnya.

BACA JUGA:  Caleg Terpilih Tubaba Dilantik 19 Agustus 2019

Diketahui, mulai tahun 2019 ini, setiap anak usia 0-16 tahun diwajibkan memiliki KIA, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016 tentang KIA.

Sekedar informasi, KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota. Tujuan diterbitkannya KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. (ded)